Jumat, 22 September 2023

Home › Berita › Indonesia › NASIONAL › Sosial Pandangan Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG Terkait Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok

Pandangan Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG Terkait Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok

Pandangan Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG Terkait Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok

JAKARTA*--Tanah-tanah yang telah diberikan kepada para petani dalam rangka pelaksanaan program landreform dengan cara meredistribusikannya merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam memeratakan kepemilikan tanah kepada warga Negara Indonesia.

"Pemberian hak-hak atas tanah kepada para petani melalui redistribusi ini dilakukan oleh menteri Agraria dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (Sk-Kinag) sebagai dasar bukti pemberian tanah-tanah tersebut dan bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang diterima oleh para petani." kata Ketua Umum DPP Peduli Nusantara Tunggal (PNT) Arthur Noija,SH saat di wawancara awak media pada Jumat, (22/9/2023).

Arthur memaparkan pada awak media tanah-tanah yang diberikan berdasarkan SK Kinag ini dikenal sebagai tanah-tanah Kinag, yang dalam pengertiannya adalah tanah-tanah yang diperoleh para petani melalui surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan landreform, dan pelaksanaan pemberian ini dilakukan dengan meredistribusikan tanah-tanah.

"Bagi para petani yang telah memperoleh hak atas tanah dengan SK-Kinag, harus melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam syarat-syarat untuk menerima tanah-tanah Sk-Kinag ini."tegas Arthur.

Bagi para petani yang tidak melaksanakan ketentuan dan syarat dari tanah-tanah Sk-Kinag ini sesuai ketentuan yang telah diatur bagi penerima SK-Kinag, maka SK-Kinag ini dibatalkan dan tanah dapat dimiliki oleh orang lain dengan cara mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sehingga terdapat hak-hak pihak lain dengan timbul bukti sertipikat hak atas tanah di atas tanah petani yang diberikan berdasarkan SK-Kinag ini.

"Dalam hal ini masih banyaknya para pemegang Sk-kinag yang tidak terdaftar dan tercatat dikantor pertanahan, sehingga data mengenai kepemilikan tanah tanah tersebut tidak diketahui."imbuhnya.

"Penertiban yang lebih serius harus dilakukan oleh kantor pertanahan terhadap tanah-tanah yang telah diberikan kepada para petani berdasarkan Sk-Kinag ini agar tidak tumpang tindih dalam bukti kepemilikan suatu objek tanah."pungkas Arthur.

(Tim/Red)

*Sumber: Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal Jakarta.*